HAK DAN PERMASALAHANNYA
A.
Pengertian
Hak
Kata hak secara
etimologi mempunyai pengertian yang berbeda, diantaranya berarti milik, pasti,
ketetapan, dan kepastian. [1]
Kata Hak juga mempunyai makna الوجوب و الثبوت
yang artinya tetap dan wajib.[2] Sebagaimana terdapat
dalam surat Yasin Ayat 7 yang berbunyi:
"Sesungguhnya
telah pasti berlaku perkataan (ketentuan) Allah terhadap kebanyakan mereka,
karena mereka tidak beriman."
Kata hak pada
ayat ini berarti tetap dan pasti. Sedangkan hak dengan pengertian wujub
terdapat dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 241, yang berbunyi :
"Dan
bagi wanita-wanita yang ditalak (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah
menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."
Kata hak pada
ayat ini berarti kewajiban. Kata hak
juga diartikan dengan menetapkan dan menjelaskan sebagaimana tercantum dalam
Surat Al-Anfal Ayat 8, yang berbunyi :
"Agar
Allah menetapkan yang hak (islam)dan membatalkan yang batil (syirik)......."
Kata hak
juga diartikan dengan kebenaran, sebagaimana
yanng tercantum dalam Surat Yunus Ayat 35, yang berbunyi :[3]
:"Katakanlah
: “Apakah diantara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran?”
Di dalam Kamus
Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik,
kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (krn telah ditentukan
oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk
menuntut sesuatu, derajat atau martabat.[4]
Defnisi Hak
secara terminologi mengalami perbedaan pada kalangan ulama Fiqh. Diantaranya
adalah :
الحكم
الثابت شرعا
Hukum
yang ditetapkan secara syara’
Defenisi ini
dikemukakan oleh sebagian ulama fiqh muta’akhirin. Defenisi ini sangat umum dan
mencakup semua kalimat yang dipakaikan untuk hak, karena hak juga dipakaikan
untuk harta milik.[5]
Menurut musthafa Zarka, mendefenisikannya sebagai :
إختصاص يقرر به الشرع سلطة او تكليفا
Suatu
kekhususan yang dengannya ditetapkan
syara’ menetapkan kekuasaan dan kewajiban.[6]
Dan memurut defenisi lain adalah :
السلطة على الشئ او ما يجب علي شخص لغيره
Kewenangan
menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang terhadap orang lain.
Shultah atau
hak kekuasaan pada defenisi ini meliputi Shultah ala nafsi (kekuasaan
terhadap jiwa atau diri) seperti hak hadhanah, dan Shultah ala syaiin
mu’ayyanin (kekuasaan terhadap benda) seperti hak milkiyah. Sedangkantaklif
pada defenisi ini meliputi iltizam
ala insan (tanggung jawab atas seseorang) seperti kewajiban buruh
melaksanakan tugasnya, dan iltizam ala mal ( tanggung jawab tehadap
harta) seperti kewajiban melunasi utang.
Defenisi hak
secara umum meliputi hak-hak keagamaan, seperti
hak Allah terhadap hambanya berupa shalat, puasa, dan sebagainya,
hak-hak keduniawianseperti hak kepemilikan , hak-hak adabiyah seperti hak taat
seorang anak terhadap orang tua, serta hak kebendaan seperti hak nafkah. Maka
yang dimaksud dengan hak dalam pembahasan ini adalah kekuasaan seseorang untuk
menguasai sesuatu berupa benda, atau dengan istilah lain kaedah yang mengatur
tentangorang dan benda yang harus ditaati orang lain.[7]
B.
Asal
Usul Hak
Para ulama sepakat bahwa sumber hak
adalah syara’, dan karena syarak pula menusia mempunyai hak, Seperti perintah
untuk ibadah. Disamping itu hak juga
muncul karena ada sebab yang melatar belakanginya, seperti menculnya hak
timbal balik antara suami dan istri dikarenakan adanya perkawinan.[8]
Para ulama Fiqh menetapkan
bahwa yang dimaksudkan dengan sebab atau
penyebab disini adalah sebab-sebab langsung yang datangnya dari syara’ atau sebab-sebab yang diakui oleh syara’.
Atas dasar itu, sumber hak menurut para ulama Fiqh ada lima, yaitu:[9]
1.
Syara’,
seperti berbagai ibadah yang dpipeerintahkan
2.
Akad,
seperti akad jual beli, hibah, dan wakaf.
3.
Kehendak
pribadi, seperti nazar dan janji
4.
Perbuatan
yang bermanfaat, seperti melunasi hutang
5. Perbuatan
yang menimbulkan kemudharatan orang lain, seperti mewajibkan orang membayar
ganti rugi akubat kelalaiannya dalam menggunakan milik seseorang.
C.
Macam-Macam
Hak
Para ulama Fiqh mengemukakan
pembagian hak dari berbagai segi, yaitu :
1.
Dari
segi pemilik hak
Dari
segi ini terbagi kepada tiga macam, yaitu :
a.
Hak
Allah
Yaitu seluruh bentuk yang mendekatkandiri kepada Allah,
mengagungkannya,dan menyebar luaskan syi’ar-syi’ar agama-Nya, seperti :[10]
·
Ibadah,
diantaranya adalah shalat, puasa, dan lain sebagainya.
·
Hukum-hukum
hudud seperti had zina, had qadzaf.
Hak-hak Allah
ini tidak boleh dikaitkan dengan hak-hak pribadi. Hak-hak Allah ini, disebut
juga dengan hak masyarakat. Seluruh bentuk hak Allah ini tidak boleh
digugurkan, baik melalui perdamaian maupun dengan memaafkannya dan tifak boleh
diubah. Seperti apabila suatu kasus
pencurian telah sampai ke tangan hakim, maka tidak boleh dimaafkan ataupun
digugurkan, bahkan tidak boleh diubah hukumannya. Ulama Fiqh juga berpendapat
bahwa hak-hak Allah ini tidak boleh diwariskan kepada ahli waris.[11]
b.
Hak
Manusia
Yaitu hak yang bertujuan untuk memelihara kemaslahatan perorangan.
Dalam hak-hak manusia, seseorang boleh memaafkan , menggugurkan, atau
mengubahnya, serta dapat diwariskan kepada ahli waris. Seperti hak Qishas
kepada ahli waris.[12]
Hak manusia dapat dibagi kepada :[13]
a)
Hak
yang dapat digugurkan seperti hak qishas, hak khiyar, dan suf’ah.
b)
Hak
yang tidak dapat digugurkan, dalam hal ini terbagi kepada :
·
Hak
yang belum seperti pembeli menggugurkan hak khiyar ru’yah sebelum melihat barang.
·
Hak
yang sdimiliki seseorang secara pasti berdasarkan ketetapan syara’, seperti
seorang bapak atau kakek mengugurkan haknya untuk menjadi wali anaknya yang
masih kecil.
·
Hak
apabila digugurkan akan berakibat pada berubahnya hukum syara’, seperti hak
orang yang berwasiat untuk menarik kembali wasiatnya.
·
Hak
yang berkaitan dengan hak orang lain seperti seorang ibu yang menggugurkan hak
hadhanah atau hak mengasuh anaknya.
c)
Hak
yang dapat diwariskan, seperti hak untuk menahan barang rungguhan sampai utang
dilinasinya.
d)
Hak
yang tidak dapat diwariskan, seperti hak ijarah.
c.
Hak Berserikat
Yaitu hak yang berkumpul dua hak didalamnya yaitu hak Allah dan hak
manusia.[14]
Akan tetapi ada kalanya hak Allah lebih domminan, seperti persoalan iddah
talak. Karena dalam masalah iddah terdapat dua hak, yaitu hak Allah
berupa pemeliharaan terhadap nasab janin dari ayahnya agar tidak bercampur
dengan nasab suami kedua, dan hak manusia yaitu pemeliharaan terhadap nasab
anaknya. Dan adakalanya hak manusia yang lebih mendominasi, seperti hak qishas.
karena dalam kasus qishas juga terdapat du hak, yaitu hak allah sebagai
tindakan preventif bagi masyarakat bagi masyarakat dalam tindak pidana
pembunuhan, dan hak manusia yaitu sebagai pengobat kemarahannya dan sebagai
pengobat jiwanya dengan membunuh pelaku pembunuhan, dalam qishas ini lebih
mendominasi hak manusia oleh karena itu mereka bisa menggugurkannya, atau
mengubah hukumannya.[15]
2.
Dipandang
dari segi objek hak, terbagi kepada :
a)
Hak
kenbendaan yaitu hak yang berkaitan dengan benda dan manfaatnya, seperti hak
penjual terhadap uang dan hak pembeli terhadap barang.
b)
Hak
yang bukan kebendaan yaitu hak-hak yang tidak terkait dengan kebendaan, seperti
hak qishas.
a)
Haq
syakhsi adalah hak yang ditetapkan syara’
kepada seseorang berupa tanggung jawab terhadap orang lain, seperti tanggung
jawab penjual untuk menyerahkan barang kepada pembeli.
b)
Haq
‘aini yaitu hak seseorang yang ditetapkan
syara; terhadap zatnya sekaligus, sehingga ia memiliki hak penuh untuk
mempergunakan dan mengembangkan haknya itu, seperti hak untuk memiliki suatu
benda.
Berkaitan
dengan hak syakhsi dan hak ‘aini, para ulama Fiqh mengemukakan beberapa
keistimewaan masing-masing, diantaranya:[18]
·
Haq
‘aini bersifat permanen dan mengikut bagi
pemiliknya, sekalipun benda itu berada ditangan orang lain. Seperti harta yang
dicuri.
Hak
syakhsi hak yang terkait dengan tanggung jawab, seperti tanggung jawab terhadap
utang.[19]
·
Haq ‘aini gugur dengan hancur atau binasanya materi, akad-akad yang terkait
dengan hak ainipun batal dengan sendirinya. Seperti barang yang dijual hancur
ditangan sipenjual sebelum serah terima.
Haq
syakhsi tidak akan gugur dengan hancur atau
binasanya materi. Seperti barang yang dihutang habis atau hancur.[20]
Haq ‘aini terbagi kepada
:[21]
o
Haq
malikiyah, yaitu hak yang memberikan kepada
pemiliknya hak wilayah(kewenangan).
o
Haq
intifa’ yaitu hak memiliki manfaat sesuatu.
o
Haq
irtifaq yaitu hak yang ditetapkan untuk
memanfaatkan sebidang tanah.
o
Haq irtihan yaitu hak yang diperoleh dari harta yang digadai.
o
Haq
ihtibas yaitu hak menahan suatu benda.
o
Haq
qarar yaitu hak menetap ditanah wakaf.
Berdasarkan
enam macam haq aini diatas, pada dasarnya hak aini dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu :
1.
Hak
asli yaitu hak yang berdiri sendiri, seperti hak milkiyah, hak irtifaq yang
berwujud dengan adanya pemilik hak terhadap benda.
2.
Haq
thabi’i yaitu hak yang tidak berdiri
sendiri.
a)
Haq
mujarrad adalah hak murni yang tidak
meninggalkan bekas apabila apabila digugurkan melalui perdamaian atau pemaafan.
Seperti dalam persoalan hutang, apabila
sipemberi hutang menggugurkan hutang itu, maka hal ini tidak memberikan bekas
apapun kepada yang berhutang.
b)
Haq
ghairu mujarrad adalah suatu
hak yang apabila digugurkan atau dimaafkan meninggalkan bekas terhadap orang
yang dimaafkan. Seperti hukum qishas, apabila ahli waris terbunuh memaafkan
pembunuh, maka pembunuh tidak berhak lagi dibunuh, akan tetapi dia wajib
membayar diyat.
3.
Dari
Segi Kewenangan Pengadilan Terhadap Hak Itu
Dari segi ini ulama Fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu haq
diyani dan haq qadha’i.
a.
Haq
diyani adalah hak yang tidak boleh
dicampuri oleh kekuasaan pengadilan. Seperti persoalan utang yang tidak boleh
dibuktikan pemberi utang karena tidak cukupnya bukti dipengadilan.
b.
Haq
qadha’i adalah seluruh hak yang tunduk
dibawah kekuasaan pengadilan, dan pemilik hak mampu unyuk menuntut dan
membuktikan haknya itu didepan pengadilan.
D.
Berpindah
Dan Berakhirnya Hak
1.
Berpindahnya
Hak
Sebagai pemilik hak, menurut para ulama Fiqh, seseorang boleh
memindahkan haknya kepada orang lain sesuai dengan cara-cara yang disyari’atkan
oleh Islam, baik itu menyangkut hak kehartabendaan maupun yang bukan bersifat
kehartabendaan.[23]
Sebab-sebab berpindahnya suatu hak dalam syari’at dapat disebabkan
oleh hal-hal berikut ini :[24]
a.
Akad.
Seperti jual beli, maka akan berakhir dan pindah secara timbal balik dari
penjual kepada pembeli.
b.
Wafat.
Hak seseorang terhadap harta bendanya akan berakhir dengan kematiannya dan akan
pindah kepada ahli warisnya.
c.
Hiwalah.
Tanggung jawab seseorang yang berutang berpindah dari tanggungan orang yang
berutang kepada orang yang berpiutang menjadi tanggung jawab orang yang
menanggung.
2.
Berakhirnya
Hak
Para ulama Fiqh menyatakan bahwa suatu hak akan berakhir sesuai
dengan sesuatu yang ditetapkan syara’,dan hal ini boleh berbeda pada setiap
jenis hak yang dimiliki seseorang.[25]
Sebab-sebab berakhirnya suatu hak dalam syari’at dapat disebabkan
oleh faktor-faktor dibawah ini :[26]
a.
Hak
anak berupa nafkah dari bapaknya akan berakhir karena kemampuan anak untuk
berusaha.
b.
Hak
manfaat berakhir karena batal atau habis waktunya. Seperti hak sewa akan
berakhir dengan hancurnya rumah sewaan atau habis waktu akad.
c.
Hak
utang-piutang berakhir karena pelunasan utang atau pemaafan.
E.
Hak Ibtikar
Dan Permasalahannya
1.
Pengertian
Hak Ibtikar
Secara etimologi Ibtikar berarti awal sesuatu atau
permulaannya. Ibtikar dalam Fiqh Islam dimaksudkan adalah hak cipta atau
kreasi yang dihasilkan seseorang untuk pertama kali. Dalam ilmu pengetahuan hak
ibtikar disebut dengan hak cipta.[27]
Menurut Dr. Fathi Ad-Duraini ibtikar adalah : “Gambaran
pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuan melalui kemampuan pemikiran dan
analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum
dikemukakan ilmuan sebelumnya”. Akan tetapi Ibtikar ini bukan
berarti suatu yang baru sama sekali, tetapi juga bisa berbentuk suatu penemuan
sebagai perpanjangan dari teori ilmuan sebelumnya, termasuk didalamnya
terjemahan hasil pemikiran orang lain kedalam bahasa asing.[28]
2.
Sifat
Ibtikar Dari Segi Fiqh
Ibtikar hanyalah
merupakan suatu gambaran pemikiran dan gambaran ini akan berpengaruh luas
apabila telah dipaparkan atau dituliskan diatas suatu media.
Akan tetapi para ulama Fiqh membedakan antara hasil pemikiran
seseorang dengan hasil atau manfaat suatu benda dari dua sisi :
a.
Dari
sisi jenisnya, manfaat suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak, seperti
manfaat rumah, lahan, dan kendaraan. Sedangkan sumber dari pemikiran sebagai
ciptaan atau kreai seseorang bersumber dari akal seorang manusia yang hidup dan
mengerahkan kemampuan berpikirnya.
b.
Dari
sisi pengaruhnya, manfaat dari
benda-benda material merupakan tujuan utama dari suatu benda, dan hal inilah
yang dijadikan tolak ujur dari suatu benda.
Akan tetapi pengaruh ari suatu pemikiran lebih besar dibandingkan dengan
manfaat suatu benda,karena fikiran yang dituangkan dalam sebuah buku akan
membawa pengauh besar terhadap kehidupan manusia dan menunjukkan jalan bagi
umat manusia untu menggali SDA untuk menunjang kehidupan manusia.[29]
Apabila Ibtikar
dikaitkan dengan pengertia harta dalam islam, ulama Syaf’iyah, Malikiyah, dan
Hanabilah menyakan bahwa hasil pemikiran atau kreasi merupakan harta, karena
harta tidak hanya bersifat maeri, tetapi juga manfaat. Oleh sebab itu menurut
mereka pemikiran, hak cipta atau kreasi yang sumbernya pemikiran manusia
bernilai harta.
3.
Dasar
Hukum Hak Ibtikar
Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa landasan hak cipta atau
kreasi dalam fiqh islam adalah ‘Urf dan Maslahah al-mursalah. ‘Urf
dan Maslahah al-mursalah dapat dijadikan dasar dalam menetapkan
hukum dalam fiqh islam selama tidak bertentangan dengan al-Quran dan Hadist,
dan hukum yang ditetapkan itu berupa
pesoalan-persoalan duniawiyah.
4.
Hak Kepemilikan
Dalam Ibtikar
Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa kepemilikan mubtakir
terhadap hasil pemikiran dan ciptaannya adalah hak yang bersifat material. Akan
tetapi imam Al-Qarafi berpendapat bahwa sekalipun hak Ibtikar merupakan
hak bagi pemikirnya, tetapi hak ini tidak bersifat harta, bahkan tidak terkait
sama sekali dengan harta. Hal ini disebabkan karena hak ini bersumber dari
akal, dan hasil akal yang berbentuk pemikiran tidak bersifat maerial yang boleh
diwariskan, diwasiatkan, dan ditransaksikan.[30]
5.
Hak Pengarang
Terhadap Penerbit
Jumhur ulama Fiqh menyatakan bahwa hak Ibtikar itu baru bernilai
harta setelah dituangkan kedalam suatu media, seperti buku dan disebar luaskan.
Ada beberapa hukum yang terkait antara pengarang dengan penerbit, dan
hukum-hukum itu adalah :[31]
a.
Pemikir
berhak mengetahui seberapa banyak bukunya itu diterbitkan, sekalipun ada
kesepakatan antara pengarang dan penerbit yang menyatakan bahwa hasil kreasinya
itu dibeli sepenuhnya oleh penerbit.
b.
Apabila
hasil pemikiran itu telah dibukuka, maka orang lain yang membaca buku itu
berhak untuk mengutip beberapa pemikiran yang ada dalam buku itu.
c.
Pihak
pengarang berhak mendapatkan imbalan material yang seimbang dengan jumlah buku
yang dicetak,apabila perjanjian pengarang dengan penerbit bersifat royalti.
d.
Perlu
ada kesepakatan antara pengarang dengan penerbit tentang lamanya hak royalti
yang harus diterima pengarang ataupun ahli warisnya apabila pengarang nantinya
wafat.
e.
Apabila
pencetakan buku itu dilakukan sendiri dan atas biaya sendiri oleh pengarang,
maka pihak penerbit hanya boleh mencetak dan menerbitkan buku itu esuai dengan
kesepakatan pengarang dan penerbit.
6.
Campur
tangan pemerintah dalan hak ibtikar
Menurut
para ulama Fiqh kontemporer menyatakan
bahwa mengenai soal hak cipta ini landasannya adalah ‘urf dan Maslahah
al-marsalah, maka pemerintah boleh dan bahkan dihaaruskan mengatur
permasalahan ini dalam undang-undang . peranan penting pemerintah ini adalah dalam menentukan segala persyaratan,
bentuk perjanjian, dan jangka waktu berlakunya perjanjian.[32]
Menurut Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta tersebut, hal yang
essensial dalam undang-undang ini adalah bahwa “Hak cipta dapat beralih atau
dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian”, antara lain karena pewarisan,
hibah, atau perjanjian tertulis. Salah satu makna penting dari ketentuan ini
adalah kedudukan hak cipta yang dianggap sebagai benda bergerak. Sebagai benda
bergerak yang dapat dialihkan, maka sifat hak cipta yang dapat dialihkan ini
menjadi sangat relevan dalam transaksi bisnis sehari-hari. Itulah sebabnya, UU
No. 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta menggunakan istilah “pemegang hak cipta”
yang berdampingan dengan istilah pencipta. Begitu juga mengenai dapat
diwariskannya hak cipta.[33]
[1]
Nasrun Haroen,Fiqh Muamalah,(Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), hal. 1
[2]
Rozalinda,Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah,(Padang:Hayfa
Press,2005), hal.9
[3] Nasrun Haroen,op.cit,hal.
2
[5] Rozalinda,op.cit,hal.
10
[6] Nasrun Haroen,op.cit,hal.
2
[7] Rozalinda,op.cit,hal.
10
[8] Ibid,hal.
11
[9] Nasrun Haroen,op.cit,hal
8
[10] Rozalinda,op.cit,hal.
12
[11] Nasru Haroen,op.cit,hal
3
[12] Ibid,hal
3
[13] Rozalinda,op.cit,hal.
12
[14] Ibid,hal.
13
[15] Nasru Haroen,op.cit,hal.
4
[16] Rozalinda,op.cit,hal.
13
[17] Ibid,hal.
14
[18] Nasrun Haroen,op.cit,hal.
6
[19] Rozalinda,op.cit,hal.
14
[20] Ibid,hal.
15
[21] Ibid,hal.
15-16
[22] Nasrun Haroen,op.cit,hal.
7
[23] Ibid,hal.
15
[24] Rozalinda,op.cit,hal.
19
[25] Nasrun Haroen,op.cit,hal
15
[26] Rozalinda,op.cit,hal.
19-20
[27]
Nasrun Haroen,op.cit,hal.
38
[28] Ibid,hal.
39
[30] Ibid,hal.
41
[31] Ibid,hal.
42-45
Tidak ada komentar:
Posting Komentar